AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Indonesia akan membayar 6 juta dolar AS (8,5 miliar won) untuk proyek KF-21 Boramae minggu depan.
Ini merupakan bagian dari pembayaran utang Republik Indonesia kepada Republik Korea sebagai imbalan atas dukungan untuk pengembangan pesawat tempur Korea KF-21, tulis media Korea n.news.naver.com.
Pemerintah Indonesia juga bertekad untuk membayar 33 juta dolar AS (46 miliar won) pada tahun depan.
Jumlah yang akan dibayar ini kurang dari 10% dari 800 miliar won akumulasi jumlah tunggakan Jakarta terhadap Seoul dalam proyek KF-21 yang dulu awalnya bernama proyek KF-X/IF-X.
Disebutkan bahwa jumlah kontribusi yang akan diterima oleh pemerintah Korea mungkin sedikit berkurang karena nilai tukar yang tinggi baru-baru ini, bahkan ini akan dibayar dalam mata uang won.
Menurut beberapa pejabat pemerintah pada 5 Oktober, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Mohammad Herindra mengumumkan rencana untuk membayar tunggakan pembayaran yang luar biasa itu, pada sebuah upacara untuk memperingati keberhasilan penerbangan pertama KF-21 yang diadakan di Sacheon, Gyeongsangnam-do, pada tanggal 28 September. .
Keberhasilan penerbangan KF-21 terus berlanjut, dan ada ulasan positif yang diambil setelah pertemuan puncak antara Presiden Yoon Seok-yeol dan Presiden Indonesia Joko Widodo pada akhir Juli. Tetapi ada juga kritik bahwa jumlah pembayaran relatif kecil.
Pemerintah Indonesia berencana untuk mendistribusikan sekitar 1,7 triliun won, 20% dari total biaya proyek sebesar 8,8 triliun won, dari 2016 hingga 2026.
Namun, pihak Indonesia menunda pembayaran kontribusi dari tahun 2017 karena kesulitan ekonomi, dan jumlah yang dibayarkan sejauh ini hanya 227,2 miliar won.
Tentu saja, jumlah yang terlambat lebih dari 800 miliar won karena tidak membayar iuran tepat waktu, tulis outlet berita tersebut.
Tanpa membayar remunerasi yang begitu besar, sekitar 30 insinyur dan pilot Indonesia saat ini diberangkatkan ke markas Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon, Gyeongsangnam-do.
Diketahui bahwa $6 juta yang belum dibayar yang akan dibayarkan tahun ini disiapkan oleh pemerintah Indonesia melalui pengalihan anggaran sebagian.
Setelah membayar tahun ini, anggaran untuk kontribusi yang Indonesia telah setuju untuk membayar tahun depan adalah 33 juta dolar AS, dan pihak Indonesia telah mencerminkan anggaran dalam anggaran tahun depan.
Namun, bahkan ini dilaporkan telah tercermin oleh otoritas keuangan Indonesia, yang berkurang secara signifikan dari rencana semula.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membayar bagian dalam kaitannya dengan pengembangan bersama KF-21 tahun ini dan tahun depan, dan telah mulai menganggarkan.
Meskipun Indonesia telah meninggalkan ruang untuk pembangunan bersama dengan membayar sejumlah kecil non-pembayaran, masalah berbagi telah menjadi masalah antara kedua negara.
Sebab, untuk membayar 510 miliar won, atau 30% dari 1,7 triliun won, dari pihak Indonesia dalam bentuk komoditas seperti kelapa sawit, dapat menjadi beban.
Dalam hal penerimaan barang, proses konversi barang menjadi uang tunai diperlukan.
Korea memandang jumlah kontribusi yang akan diterima menjadi berkurang seiring dengan biaya komisi yang dikeluarkan.
Hal ini yang menjelaskan bahwa hal itu hanya dapat meningkatkan beban biaya pengembangan di pihak Korea, mengingat tingginya volatilitas beberapa harga spot, termasuk minyak kelapa sawit.
-Jaden-