AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Sudah menjadi rahasia umum kasus penjiplakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) atau produk-produk militer banyak terjadi sejak lama. Entah bagaimana caranya, kasus-kasus ilegal itu terus berkembang dan terbiarkan. Pasalnya, seringkali produk-produk militer yang dibuat tidak dipatenkan di luar negeri.
Hal ini pula yang dialami oleh Rusia. Seperti dikatakan Yevgeny Livadny, Kepala Proyek Kepemilikan Intelektual Rostec, bahwa telah terjadi 500 kasus penjiplakan persenjataan maupun produk militer Rusia lainnya tanpa izin selama 17 tahun terakhir. Salah satu pelakunya adalah China.
“China telah melakukan penjiplakan mesin-mesin pesawat, pesawat Sukhoi, jet-jet berbasis kapal induk, sistem pertahanan udara, rudal pertahanan udara panggul (dapat dibawa), dan Pantsir,” ujar Livadny seperti dikutip TASS.
Ditambahkan, sejumlah perkumpulan para spesialis asal Rusia yang bekerja di luar negeri sering menyampaikan laporan terjadinya penjiplakan-penjiplakan ilegal produk militer Rusia.
Namun demikian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa di pengadilan karena produk persenjataan dan perlengkapan Rusia sendiri tidak didaftarkan patennya di luar negeri.
“Perusahaan-perusaan luar negeri seperti Raytheon dan BAE Systems telah mendaftarkan 5.000 paten di luar negara mereka. Mereka memasyarakatkan kepemilikan hak intelektualitas mereka untuk menghindari risiko. Sementara kementerian pertahanan maupun perusahaan-perusahaan industri pertahanan kami tidak melakukan hal itu di luar negeri,” ujarnya.
Maka dari itu, pada Oktober lalu lembaga tunggal eksportir sistem persenjataan Rusia, Rosoboronexport, telah mengumumkan pembentukan grup konsultatif untuk melindungi hak-hak kepemilikan intelektual Rusia dalam kerangka kerja sama teknik-militer dengan negara lain.
Dalam grup itu terdapat perwakilan dari kementerian pertahanan, lembaga kerja sama teknik-militer federal, Rostec, dan Rosatom.
Roni Sontani