AIRSPACE REVIEW – Korea Selatan mengisyaratkan akan menerima proposal pengurangan pembagian biaya dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae dari Indonesia. Hal ini diwartakan oleh Yonhap News pada 8 Mei 2024.
Disebutkan, badan pengadaan negara Korea Selatan pada Rabu (8/5) mengisyaratkan menerima proposal Indonesia untuk mengurangi pembagian biaya untuk program jet tempur KF-21 dengan syarat memberikan lebih sedikit transfer teknologi (ToT), sebuah langkah yang akan meningkatkan keuangan yang membebani Seoul.
Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) mengatakan Indonesia telah menawarkan untuk membayar total 600 miliar won (442,3 juta dolar AS) untuk proyek jet KF-21 pada tahun 2026, turun dari jumlah awal 1,6 triliun won.
“Kami mendorong langkah-langkah untuk menyesuaikan skala transfer teknologi ke Indonesia sejalan dengan pembagian biaya yang disesuaikan,” Noh Ji-man, direktur jenderal Grup Program KF-X DAPA, mengatakan dalam sebuah konferensi pers.
Indonesia awalnya setuju untuk membayar 20 persen dari total biaya pengembangan sebesar 8,1 triliun won sebagai imbalan atas penerimaan satu model prototipe (KF-21 nomor 005) dan transfer teknologi yang memungkinkannya untuk memproduksi 48 unit di Indonesia.
Sejauh ini Jakarta telah menyumbang sekitar 300 miliar won untuk proyek tersebut dan gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya.
DAPA mengatakan akan menyelesaikan keputusannya dalam tinjauan komite paling cepat akhir Mei agar tidak menyebabkan penundaan dalam proyek pembangunan, yang dijadwalkan selesai pada tahun 2026.
Jika disetujui, pemerintah dan Korea Aerospace Industries (KAI), produsennya, harus menambah beban keuangan mereka.
“Kita perlu menyesuaikan rasio pembagian biaya dan mengamankan dana tambahan agar tidak menyebabkan tertundanya program pengembangan KF-21,” kata Noh.
Meskipun tawaran uang lebih sedikit dan transfer teknologi berkurang, rencana Indonesia untuk membangun 48 pesawat ini di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tetap efektif, kata seorang pejabat senior DAPA. -RBS-