AIRSPACE REVIEW – Berbeda dengan Angkatan Laut AS (US Navy) yang mengerem pengembangan jet tempur F/A-XX, Angkatan Udara AS (USAF) merencanakan anggaran yang besar, 28,48 miliar USD, untuk pengembangan jet tempur Dominasi Udara Generasi Berikutnya (NGAD) serta Pesawat Tempur Kolaboratif (CCA) berupa drone loyal wingman yang akan membantu pesawat berawak utama. Anggaran ini diajukan untuk lima tahun pada tahun fiskal 2025-2029.
Saat ini, NGAD merupakan program dominasi udara dengan prioritas tertinggi USAF dan dijadwalkan untuk menggantikan jet tempur F-22 Raptor pada sekitar tahun 2030-an. NGAD akan didukung oleh sekitar 1.000 unit CCA dengan unit tempur pertama dikirimkan tahun 2028, menurut penyataan Menteri Angkatan Udara Frank Kendall.
Para pemimpin Angkatan Udara memperkirakan kebutuhan NGAD di kisaran 200-250 unit dengan harga per unit mencapai ratusan juta dolar AS, sementara CCA mencapai seribu unit dengan harga per unit 30 juta USD, seperti dilaporkan Air & Space Force Magazine.
Lebih lanjut dikatakan, mungkin ada dua varian NGAD di mana satu varian untuk wilayah Eropa dan satu lagi adalah versi jarak jauh yang dioptimalkan untuk wilayah Pasifik.
USAF mengharapkan tahun ini kontrak untuk pengembangan NGAD dapat ditenderkan kepada dua perusahaan, sementara untuk CCA terhadap tiga pabrikan.
Pada tahun 2025, USAF mengajukan hampir 2,75 miliar USD untuk NGAD, sebuah lompatan sebesar 1,2 miliar USD dari jumlah yang diminta dalam permintaan anggaran fiskal 2024, yang belum disetujui oleh Kongres. Untuk program CCA dianggarkan sebesar 577 juta USD, meningkat sebesar 170 juta USD dibandingkan pengajuan tahun 2024.
Selama lima tahun ke depan (2025-2029), USAF merencanakan 19,6 miliar USD untuk penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi untuk NGAD saja, di luar 8,9 miliar USD untuk CCA.
Meskipun drone CCA direncanakan akan beroperasi pada awal tahun 2028, dan NGAD sekitar tahun 2030, tidak ada pengadaan atau pendanaan jangka panjang untuk produksi yang ditentukan dalam permintaan anggaran pengadaan USAF. Seorang pejabat dinas mengatakan hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh masalah kerahasiaan operasional.
“Rincian tambahan… tidak dapat diberikan pada tingkat klasifikasi ini,” merujuk pada dokumen tersebut. (RNS)