PRANCIS dan Yunani serta Siprus telah memblokir pembelian drone Bayraktar TB2 dari Turkiye untuk Angkatan Bersenjata Ukraina yang menggunakan dana dari Uni Eropa (UE). Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa hanya produk pertahanan yang diproduksi di negara-negara UE yang boleh dibeli dengan uang bantuan dari Uni Eropa.
Menurut penulis publikasi di Opex360 tersebut, Yunani mengakui bahwa keputusannya dipengaruhi oleh motif otonomi pertahanan Eropa dan keengganan untuk mendukung industri pertahanan militer Turkiye dengan dana sendiri, dikutip Defense Express.
Prancis menjelaskan motif mereka dengan lebih hati-hati, dengan menyatakan bahwa uang Eropa harus dibelanjakan dengan efisiensi maksimum dan untuk mendukung orang Eropa.
Namun demikian, hal ini menimbulkan masalah karena akibat veto Perancis dan Yunani, dan negara-negara UE lainnya mungkin menghadapi tantangan dalam segera memasok peralatan pertahanan yang diperlukan kepada Ukraina.
Selain itu, seperti dijelaskan lebih lanjut, Dana Perdamaian UE didanai secara subsider, dengan masing-masing negara menyumbangkan bagiannya secara proporsional.
Menariknya, Jerman memberikan kontribusi terbesar pada dana ini dan secara terbuka menyatakan tidak keberatan dengan pembelian produk pertahanan Turkiye untuk Ukraina.
Selain itu, penulis portal tersebut memberikan contoh lain bahwa ada insiden sebelumnya di mana sebuah negara UE menggunakan uang IMF untuk membeli produk pertahanan non-Eropa.
Estonia, negara dimaksud, memperbarui persediaan senjatanya untuk menggantikan sistem Soviet yang dipindahkan ke Ukraina. Menariknya, pembelian tersebut tidak mendapat perlawanan.
Penulis Opex360 juga menyoroti pengamatan menarik bahwa selama bulan-bulan awal invasi Rusia, militer Ukraina banyak menggunakan drone Bayraktar TB2. Namun, visibilitas mereka menurun secara signifikan seiring berjalannya waktu karena adanya perlawanan aktif dari sistem pertahanan udara dan peperangan elektronik Rusia.
-RNS-