AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Kementerian Pertahanan RI dan Safran Electronic & Defence dari Prancis menandatangani “Offset Agreement” pengadaan munisi presisi berpemandu HAMMER.
Penandatanganan dilaksanakan di Jakarta pada 27 September lalu oleh Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kemhan Mayjen TNI Mohammad Fadjar dengan Managing Director for Offset & Industrial Cooperation Safran Mr. Andrea Bianchini, .
Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ofset menjadi kewajiban dalam setiap pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri.
Ofset pertahanan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya membangun kemandirian Industri Pertahanan dan peningkatan kualitas SDM bidang pertahanan.
Dengan mekanisme ofset, kata Kemhan dalam rilisnya, diharapkan Industri Pertahanan RI dapat meraih teknologi pertahanan yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi alpalhankam untuk kemandirian Industri Pertahanan di masa mendatang, serta Pembangunan SDM pertahanan melalui pengembangan pendidikan.
Ofset merupakan implementasi paradigma belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.
Pengadaan HAMMER smart weapons merupakan salah satu pengadaan dengan ofset pertahanan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, dalam pengembangan industri pertahanan bidang amunisi kaliber besar dan bidang pengembangan Pendidikan SDM Pertahanan.
Pengadaan munisi presisi ini berkaitan dengan pengadaan jet tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI yang kontraknya telah berjalan.
HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range) dengan tipe Armement Air-Sol Modulaire (AASM) atau persenjataan udara ke darat modular, telah banyak digunakan dalam operasi serangan udara seperti di Afghanistan, Mali, Libia, dan basis ISIS di Irak-Suriah.
Negara-negara pengguna HAMMER selain Prancis, antara lain adalah India, Maroko, Mesir, Qatar, dan Yunani.
-RNS-
Kemhan jangan beli terlalu banyak senjata berat Amerika, review kembali embargo AS yg sewaktu-waktu bisa mencekik RI sehingga alutsista kita dilarang pakai untuk berperang. Kecuali kalau kita beli hanya untuk nakut-nakutin orang saja !!!
Yang penting setiap pembelian alutsista harus ada transfer teknologi agar kedepannya NKRI bisa mandiri dalam industri militer