Airspace Review

AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menyetujui rencana pengadaan drone bersenjata (UCAV) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menggunakan pinjaman dari luar negeri.

Jakarta sedang mengevaluasi pemberi pinjaman yang cocok untuk hal tersebut.

Pengadaan UCAV merupakan bagian dari daftar 16 program pengadaan Kemenhan tahun ini dengan mengambil pinjaman luar negeri yang telah diberikan oleh Kemenkeu.

Namun demikian, kontrak formal harus ditandatangani dengan Kemenhan sebelum 31 Desember 2023, seperti diberitakan Jane’s (9/2/2023).

Ditambahkan, persetujuan untuk pengadaan drone telah diberikan secara terpisah bagi ketiga matra TNI termasuk pengadaan amunisinya.

Untuk TNI Angkatan Udara, Kemenkeu telah mengizinkan jumlah pinjaman hingga 200 juta USD untuk pengadaan UCAV dan 38,115 juta USD untuk pengadaan amunisi jenis MAM-L.

Untuk TNI Angkatan Laut, jumlah pinjaman hingga 100 juta USD.

Sementara untuk TNI Angkatan Darat dapat mengambil pinjaman hingga 10,89 juta USD untuk memperoleh amunisi jenis MAM-L seperti kebutuhan TNI AU.

Senada dengan yang diwartakan Janes, harian Republika memberitakan bahwa Kemenhan siap membeli dua jenis UCAV dari pabrikan Turkiye.

Kedua produsen drone dari Turki dipilih untuk memenuhi pengadaan ini, yaitu Baykar yang populer dengan produknya Bayraktar TB2 dan Turkish Aerospace yang memproduksi Anka-A/B .

Dua pabrikan swasta di Turki ITU digandeng karena sudah terbukti mampu memproduksi drone yang sudah battle proven.

“Ada dua, Bayraktar dan Anka,” kata sumber di Kemenhan, Jumat (10/2)

Menurut pejabat tinggi Kemenhan tersebut, Baykar maupun TA siap memberikan transfer teknologi kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ketika kontrak telah ditandatangani.

-RBS/JDN-