AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Sejumlah industri pertahanan swasta nasional di Indonesia sayup-sayup dikabarkan dalam kondisi sekarat akibat kurangnya pembelian produk-produk andalan mereka oleh pemerintah.
Bila hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan kondisinya akan semakin memburuk dan pada akhirnya menyebabkan kepunahan aktivitas mereka dalam menyokong kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) di dalam negeri.
Ketua Harian Pinhantanas (Perkumpulan Industri Pertahanan dan Keamanan Swasta Nasional) Jan Pieter Ate dalam perbincangan dengan Airspace Review di pameran Indo Defence 2022 di Jakarta pada hari Rabu (2/11) mengatakan, Indonesia merupakan negara besar di mana kepentingan pertahanannya pun sangat kompleks.
Maka, kata dia, kekuatan pertahanan negara harus dapat dipastikan. Sebab, sebuah negara besar harus punya andalan sendiri di bidang industri pertahanannya.
Untuk mencapai pertahanan yang kuat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, maka harus disokong oleh industri pertahanan negara yang kuat pula.
Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pembelian alpalhankam dari luar negeri. Namun, kebutuhannya harus mampu disuplai sendiri. Dengan cara ini, kapan pun negara membutuhkan alpalhankam, maka industri pertahanan dalam negeri bisa mendukungnya.
Di negara-negara maju, kata Jan Pieter Ate, industri pertahanan swastanya dipastikan maju. Sebab, penggunaan produk-produk mereka oleh negaranya pun besar.
Sementara berbicara di Indonesia, lanjutnya, pengadaan alpalhankam dari dalam negeri angkanya belum sampai 20% dari total pengadaan alpalhankam setiap tahunnya.
Angka 20% itu pun, kalau diurai merupakan gabungan pasokan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).
“Sekarang berapa persen untuk swasta di Indonesia? Jumlahnya tidak sampai 5%,” kata Ate.
Bila prosentase tersebut tidak ditingkatkan, lanjutnya, dapat dipastikan akan banyak industri pertahanan swasta di dalam negeri yang gulung tikar karena mereka tidak kuat lagi, produk mereka tidak dibeli oleh negara.
“Sekarang pun mereka sudah banyak yang tiarap menuju gulung tikar,” ujarnya.
Solusi yang diharapkan
Jan Pieter Ate mengajukan solusi untuk memecahkan persoalan ini. Yaitu, dengan cara melakukan pengurangan impor dan meningkatkan suplai alpalhankam dari industri pertahanan dalam negeri.
Ia berharap, pemerintah dapat menetapkan prosentase pengurangan impor alpalhankan dari luar negeri.
“Jadi dari total pembelanjaan, katakanlah tiap tahun itu pemerintah melakukan pengurangan impor sebesar 2%. Maka angka 2% ini dialihkan untuk meningkatkan volume pengadaan dari dalam negeri. Sehingga dalam tempo sepuluh tahun kita sudah bisa mencapai angka 20% pengadaan alpalhankam dari dalam negeri,” ujar dia.
Sepuluh tahun sebesar 20%, lanjutnya, sebenarnya bukanlah angka yang besar. Meski begitu, paling tidak secara gradual pemerintah dapat membangkitkan dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri sambil bertahap dalam penguasaan teknologi.
“Itu sangat moderate, affordable, tiap tahun pengurangan impor 2%,” imbuhnya.
Yang kedua, lanjut dia, jangan bedakan antara BUMN dan BUMS. Jangan perlakukan BUMN seperti anak sendiri dan memperlakukan BUMS seperti anak orang lain.
“Intinya sederhana, bila barang mereka itu dibeli oleh pemerintah, BUMS akan hidup. Sebaliknya, kalau barang mereka tidak dibeli, maka modal mereka akan tergerus dan lama-lama habis. Hal ini menyebabkan mereka frustasi dan akhirnya meninggalkan bisnis di sektor pertahanan,” ujarnya.
Sementara, bila bisnis pertahanan itu mereka tinggalkan, maka untuk bangkit lagi sudah hampir tidak bisa. Di situlah kemudian industri asing akan masuk menggantikan peran mereka, lanjut Ate.
Jan Pieter Ate menekankan, industri pertahanan merupakan bisnis yang padat modal, padat teknologi, dan padat keahlian.
Industri pertahanan, padat persaingan. Yang kuat akan menghancurkan para pemula. Sedangkan para pemula itu harus dilindungi, kata purnawirawan TNI berpangkat terakhir mayor jenderal ini.
Dia menandaskan, TNI kalau hanya mengandalkan produk dari luar negeri, maka pada akhirnya akan lemah. Sebab, semua pengadaan tergantung pada impor, produk luar negeri.
“Sekarang kita bicara mau order satu rudal, misalnya, itu satu tahun tidak akan dapat. Memangnya kalau terjadi perang lalu kita bilang tunda dulu, rudal saya belum datang. Tidak bisa. Coba bila kita kuasai sendiri, tengah malam diminta pun industri dalam negeri akan siapkan.”
Terkahir, Ketua Harian Pinhantanas berharap, industri pertahanan swasta nasional Indonesia dapat tetap hidup dan tumbuh sehat.
Caranya, adalah melalui kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembelian produk-produk BUMS untuk kebutuhan pertahanan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangannya kepada media usai meninjau pameran pertahanan Indo Defence 2022 menyatakan, industri pertahanan dalam negeri, BUMN dan Swasta (BUMS), berkembang sangat bagus.
Sebab, ujarnya, pemerintah telah memberikan ruang yang luas kepada swasta untuk ikut membangun industri pertahanan Indonesia.
“Perkembangannya sangat bagus sekali, karena sekarang kita memberikan ruang yang besar kepada swasta untuk ikut membangun industri pertahanan Indonesia, entah itu sendiri, entah itu kerja sama dengan industri pertahanan dari luar negeri,” kata orang nomor satu di Indonesia tersebut didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Melalui kerja sama dengan industri dari luar negeri, lanjut Presiden Jokowi, diharapkan Indonesia dapat mengadopsi teknolgi-teknologi terbaru.
“Saya kira ini sebuah perkembangan yang sangat baik dan yang paling penting kita bisa mengadopsi sebanyak mungkin teknologi-teknologi baru di bidang pertahanan militer, yang penting itu,” tandasnya.
-RNS-
Catatan tambahan: Redaksi Airspace Review turut mendukung kemajuan dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri, BUMN dan BUMS. Semoga industri pertahanan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.