AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Korea Selatan berharap Indonesia dapat melanjutkan pembayaran biaya program bersama jet tempur KF-21 Boramae tahun ini.
Prototipe KF-21 saat ini sedang menjalani beragam pengujian terbang.
Pada kuartal tahun depan dijadwalkan Boramae akan mencapai kecepatan supersonik selama uji terbannya.
Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Eom Dong-hwan mengatakan hal itu dalam wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Yonhap pada 29 September 2022.
Proses uji tebang yang dilaksanakan sejak bulan Juli lalu akan selesai pada tahun 2026 sebelum akhirnya pesawat masuk ke jalur produksi.
Terkait masalah pembayaran program dari Indonesia, Eom mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara mitra telah sepakat untuk menanggung 20 persen dari biaya pembangunan dan melakukan pembayaran dalam bentuk barang untuk 30 persen bagiannya.
Terlepas dari kesepakatan, Indonesia dikatakan belum melakukan pembayaran sejak paruh kedua tahun 2017.
Eom menyuarakan harapan bahwa Indonesia dapat melanjutkan pembayarannya akhir tahun ini.
“Kami yakin pada akhir tahun ini Indonesia dapat melanjutkan pembayarannya sedikit demi sedikit,” ujarnya.
Eom meminta perhatian pada KTT Seoul antara Presiden Yoon Suk-yeol dan mitranya dari Indonesia, Presiden Joko Widodo, pada bulan Juli lalu.
Dikatakan bahwa Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama erat sampai selesainya proyek pesawat tempur ini. Namun belum ada kepastian soal kapan pembayaran tunggakan
“Indonesia belum menjelaskan secara jelas kapan akan melakukan tunggakan, tapi secara keseluruhan suasananya sangat positif,” ujarnya.
Ditambahkan bahwa meskipun Indonesia mungkin tidak melakukan pembayaran sekaligus, Seoul berharap Jakarta untuk melanjutkan pembayaran secara bertahap.
Mengenai masalah pembayaran dalam bentuk barang di Indonesia, Eom mengatakan Jakarta belum menentukan item apa yang akan dipilih untuk menutupi bagiannya dari biaya pengembangan.
“Perjanjian itu (pembayaran dalam bentuk barang) masih berlaku. Tetapi karena gangguan pada rantai pasokan setelah krisis Ukraina, harga bahan baku dan minyak naik,” tambahnya.
Eom melanjutkan bahwa pihak Korea berharap pembayaran bisa diselesaikan.
“Jadi, (dalam hal pembayaran) bisa jadi agak memberatkan bagi Indonesia. Kami awasi perkembangannya,” pungkasnya.
-Jaden-