AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, keberhasilan penyelesaian pengujian pesawat N219 hingga akhirnya mendapatkan Type Certificate (TC) dari Kementerian Perhubungan, merupakan implementasi dari Triple Helix antara Pemerintah, Peneliti, dan Industri.
Bambang mengatakan hal itu dalam acara pembukaan Aero Summit 2020 dengan tema “Streamlining The Synergy in Aaero Industry” di Auditorium Soemitro Djojohadikoesoemo gedung BJ Habibie Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN pada 28 Desember 2020.
Acara tersebut dilaksanakan sekaligus penyerahan Sertifikasi Tipe pesawat N219 yang merupakan hasil kerja sama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Seperti diketahui, pesawat N219 telah menyelesaikan pengujian dan mendapatkan TC. Ini merupakan sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang diterbitkan oleh otoritas kelaikudaraan sipil Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Type Certificate diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto kepada Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro disaksikan oleh Menristek/Kepala BRIN dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi.
“Sesuai dengan apa yang telah menjadi tugas dan fungsi dari Kemenristek/BRIN, lahirnya pesawat N219 ini adalah bukti dari implementasi Triple Helix yang mulus antara Pemerintah (Kemenristek/BRIN, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Penelti (LAPAN), dan Industri (PTDI),” ujar Menristek/Kepala BRIN seperti dikutip dari rilis Kemenristek/BRIN.
Ditambahkan, kerja sama yang sangat baik antara LAPAN dengan PTDI, demikian juga dengan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memberikan Type Certificate, sangat menjanjikan untuk pengembangan program-program di masa depan.
Ekosistem industri penerbangan dan kedirgantaraan di Indonesia, lanjutnya, harus segera diterapkan.
Roni Sontani