ANGKASAREVIEW.COM – PT Angkasa Pura II (Persero)/AP II menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Tim Fasilitasi Pemerintah Dalam Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah terhadap penerima modal.
Dengan MoU tersebut, kedua belah pihak dapat menjalankan komitmen dalam mendorong serta mempertemukan calon investor guna percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur AP II.
Presiden Direktur AP II, Muhammad Awaluddin memaparkan bahwa pihaknya bersama PINA akan berkolaborasi dalam menjalankan pengembangan sejumlah proyek yang dijalankan di AP II. Dengan demikian, percepatan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan kebandarudaraan menjadi lebih efisien dan optimal.
“kami bersyukur pola strategic partnership investment participation menjadi solusi alternatif yang positif dalam konteks mengembangkan alat produksi dan asetnya untuk terus bertumbuh. Kami sadar tidak mungkin mengandalkan self financing,” ujar Awal, Rabu (19/9/2018).
Menurutnya, harus libatkan banyak pihak untuk berbagi opportunity. “Ini konsep yang win-win solution sehingga setelah ini kita bisa bekerja lebih cepat dalam menjalankan program investasi,” tegasnya.
Fasilitas PINA ini hadir dengan mekanisme pembiayaan berbasis investasi dengan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Daerah. Hadirnya MoU ini akan semakin mengakselerasi proyek BUMN serta Proyek Strategis Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Tim Fasilitasi Pemerintah Dalam Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah, Eko Putro Adijayanto mengatakan, pihaknya ikut merasakan antusiasme dalam kerja sama yang akan terjalin dengan AP II.
Baca Juga:
Angkasa Pura II Borong 13 Penghargaan dari Kementerian Perhubungan
Perluas Imperium, AP II Kelola Bandara Fatmawati Soekarno dan Bandara Radin Inten II
“Program pembiayaan non APBN menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga kehadiran kami melalui MoU ini tepat sasaran. Ruang fiskal APBN terbatas, sehingga jika hanya bergantung pada APBN akan terjadi ketidakefektifan dalam hal financing,” terang Eko.
Maka, lanjut Eko, harus ada alternative financing. “Kami senang sekali MoU sudah terjadi sehingga jangan berlama-lama memanfaatkan momentum positif ini untuk merealisasikan kerja sama yang telah kita rancang bersama,” imbuhnya.
Hingga saat ini, PINA telah memfasilitasi sejumlah investasi dengan nilai keseluruhan 15,7 triliun Rupiah. Proyek investasi yang telah berjalan tidak hanya berasal dari BUMN, namun juga lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang infrastruktur, termasuk proyek strategi nasional.
Ke depannya, terdapat 11 pipeline project Angkasa Pura II dengan nilai 4,7 triliun rupiah yang memiliki potensi untuk dapat dijalankan dengan pola kerja sama alternative financing yang serupa dengan pola kerja sama bersama PINA.
(ERY)